Home » Komisi V » Pimpinan Komisi VI: Pemerintah Sebaiknya Tunda Kenaikan BBM dan TDL

Pimpinan Komisi VI: Pemerintah Sebaiknya Tunda Kenaikan BBM dan TDL

Jum`at, 14 Agustus 2015 12:05:19 - Dibaca : 268

Pimpinan Komisi VI: Pemerintah Sebaiknya Tunda Kenaikan BBM dan TDL

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengungkapkan keberatan terhadap rencana Pemerintah yang bakal kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) periode Agustus 2015. Jika, jadi naik, maka harga Premium kemungkinan jadi Rp 8.000 per liter dari harga sekarang Rp 7.300 per liter. 

 

Untuk TDL, direncanakan naik pada 10 tarif tenaga listrik. Setiap bulan tarif listrik non subsidi bisa turun, tetap atau naik dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang dollar amerika terhadap mata uang rupiah (kurs) harga minyak dengan acuan Indonesian Crude Price (ICP), dan pengaruh inflasi.

 

"Dengan sifat APBN yang proyektif, dimana ketersediaan dana akan tergantung sejauh mana proyeksi penerimaan sesuai UU Nomor 3 Tahun 2015 bisa dijalankan. Nah sekarang seluruh target penerimaan sedang turun. Ekspor defisit migas atau non migas, semuanya defisit. Ini merupakan konsekuensi rumit yang harus dihadapi," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/8).

 

Kalau kenaikan tersebut sampai terjadi, sambung legislator dari Fraksi Gerindra ini, maka sungguh sangat disayangkan, dan bisa jadi langkah terburuk yang diambil Pemerintah dengan menaikkan harga BBM dan TDL hampir bersamaan.

 

Beberapa alasan mengapa kebijakan tersebut sebaiknya tidak diterapkan, karena harga minyak dunia sedang turun. Per 13 Agustus 2015 harga crude oil (nymex)  turun 0,09 atau saat ini berada di kisaran 43,21 dollar per barrel.

 

"Kenaikan harga BBM dan TDL pasti memicu kenaikan ongkos operasional dan angkutan yang akan merembes pada naiknya harga-harga, dan kenaikan itu akan sulit untuk turun lagi," timpalnya.

 

Lebih lanjut, Heri Gunawan mengatakan kenaikan harga BBM dan TDL tersebut, hanya  akan memicu inflasi yang lebih tinggi.

 

Saat ini, inflasi masih tinggi. Laporan BPS per Juli 2015 sebesar 7,26 persen (year to year). Kenaikan inflasi itu terjadi karena adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga pengeluaran.

 

"Kenaikan harga BBM dan TDL juga  akan memukul kegiatan usaha-usaha, terutama IKM dan UKM yang sedang kesulitan ongkos operasional dan produksi," katanya.

 

Kenaikan harga BBM dan TDL ujungnya akan memicu gelombang pengangguran yang lebih tinggi. Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik 300 ribu orang.

 

Berdasarkan lima indikator tersebut, maka langkah kenaikan harga BBM dan TDL tidak bisa diterima akal sehat. Pemerintah seperti sedang menjebloskan rakyat yang sedang kesulitan menjadi tambah melarat.

 

"Nilai tukar rupiah yang rendah selalu menjadi alasan klise untuk menutupi kerugian Pertamina dan PLN. Pertanyaannya, keuntungan BUMN yang sebelumnya sudah disuntik dengan Penyertaan Modal triliunan rupiah?" ujarnya.

 

Heri Gunawan mlihat ada sinyal kuat bahwa sebetulnya kenaikan ini untuk menggenjot tingkat penyerapan Belanja Pemerintah yang masih sangat rendah yang justru menjadi penyebab utama lemahnya Konsumsi Pemerintah. 

 

Belanja modal, misalnya, baru mencapai 15,3 persen dari total alokasi APBN-P 2015. Situasi itu kemudian merembes pada melemahnya konsumsi rumah tangga karena daya beli yang terus menurun. 

 

Kegagalan Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang buruk, jangan dibebankan kepada rakyat yang sedang susah. Cari makan saja, sekarang ini sulit. Apalagi sekarang akan ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang akan memicu naiknya harga-harga. 

 

"Pemerintah mestinya lebih kreatif lagi. Disiplin fiskal mesti dijalankan, utang luar negeri dikurangi, dan penerimaan dari pajak dan dividen (keuntungan) BUMN mestinya bisa dimaksimalkan," tandasnya.

Sumber :